Minggu, 25 Maret 2012

sejarah akuntansi (translate arab)

AKUNTANSI DI AMERIKA SERIKAT

Perkembangan Akuntansi di Amerika Serikat

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi – FSAB), namun sebuah lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission – SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri.

Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal sering kali tidak tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkat federal, seperti yang ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya tidak menghadapi ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuat Amerika Serikat terlihat tidak normal menurut Standar Internasional.

Standar Akuntasi Keuangan (SAK) Di Amerika

Dalam akuntansi terapan di Indonesia kita mengenal yang namanya SAK (Standar Akuntansi Keuangan), di Amerika lebih dikenal dengan nama GAAP (General Accepted Accounting Principal). GAAP adalah aturan akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan untuk berbagai entitas, termasuk publik yang diperdagangkan dan swasta yang diselenggarakan perusahaan, non- organisasi nirlaba , dan pemerintah. Standar inilah yang menjadi tolak ukur atau panduan proses pencatatan akuntansi di sebuah perusahaan.

1. Perkembangan GAAP (General Accepted Accounting Principal)

Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip Akuntansi Dewan pada tahun 1951 . Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan melayani untuk menasihati dan memberikan masukan pada standar akuntansi. Organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam menentukan standar akuntansi Amerika Serikat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk pada tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). Sebagai internasional dan US GAAP standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi penting

Sekitar tahun 2008, FASB mengeluarkan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi, yang menata ulang ribuan GAAP pernyataan AS ke sekitar 90 topik akuntansi.
Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011), dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB.

Serupa dengan banyak negara lain berlatih di bawah common law sistem, pemerintah Amerika Serikat tidak secara langsung menetapkan standar akuntansi, dengan keyakinan bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang lebih baik dan sumber daya. US GAAP tidak tertulis dalam undang-undang , meskipun US Securities and Exchange Commission (SEC) mensyaratkan bahwa hal itu harus diikuti dalam pelaporan keuangan yang diperdagangkan oleh perusahaan publik. Saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah otoritas tertinggi dalam membangun prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan publik dan swasta, serta badan non-profit. Untuk dan negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016, dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal 2009.

2. Organisasi-organisasi ini mempengaruhi perkembangan GAAP di Amerika Serikat.

a. United States Securities and Exchange Commission ( SEC )/Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa.

SEC diciptakan sebagai akibat dari Depresi Besar .. Pada waktu itu tidak ada struktur menetapkan standar akuntansi. SEC mendorong pembentukan badan standar pengaturan swasta melalui AICPA dan kemudian FASB , percaya bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang tepat, sumber daya, dan bakat. SEC bekerja sama dengan berbagai organisasi swasta pengaturan GAAP,tetapi tidak menetapkan GAAP sendiri.

b. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)/ Ikatan Akuntan Publik Amerika Bersertifikat (AICPA)

Pada tahun 1939, mendesak oleh SEC, AICPA menunjuk Komite Akuntansi Prosedur (CAP). During the years 1939 to 1959 CAP issued 51 Accounting Research Bulletins that dealt with a variety of timely accounting problems. Selama tahun 1939-1959 CAP diterbitkan 51 Akuntansi Buletin Penelitian yang berurusan dengan berbagai masalah akuntansi yang tepat waktu. Namun, masalah ini-dengan pendekatan-masalah gagal mengembangkan terstruktur yang sangat dibutuhkan tubuh prinsip akuntansi. Dengan demikian, pada tahun 1959, AICPA menciptakan Prinsip Akuntansi Board (APB), yang misi itu adalah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual secara keseluruhan. Ini diterbitkan 31 pendapat dan dibubarkan pada tahun 1973 karena kurangnya produktivitas dan kegagalan untuk bertindak segera. Setelah penciptaan FASB , AICPA membentuk Komite Eksekutif Standar Akuntansi (AcSEC). It publishes: Hal ini menerbitkan:

1. Audit dan Pedoman Akuntansi, yang merangkum praktik akuntansi industri spesifik (kasino misalnya, perguruan tinggi, maskapai penerbangan, dll) dan memberikan petunjuk khusus mengenai hal-hal tidak ditangani oleh FASB atau GaSb.

2. Laporan Posisi, yang memberikan petunjuk pada topik pelaporan keuangan sampai FASB atau GaSb menetapkan standar dalam masalah ini.

3. Praktek Buletin, yang mengindikasikan AcSEC’s pandangan pada masalah pelaporan keuangan yang sempit tidak dianggap oleh FASB atau GaSb.

c. Financial Accounting Standards Board (FASB)/ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB)

Menyadari kebutuhan untuk reformasi APB, pemimpin dalam profesi akuntansi menunjuk Kelompok Studi Pembentukan Prinsip Akuntansi (umumnya dikenal sebagai Komite Gandum untuk perusahaan kursi Francis Gandum). Kelompok ini menentukan bahwa APB harus dibubarkan dan struktur standar pengaturan baru diciptakan. Struktur ini terdiri dari tiga organisasi: Akuntansi Keuangan Foundation (FAF, akan memilih anggota FASB, dana dan mengawasi kegiatan mereka), Standar Akuntansi Keuangan Advisory Council (FASAC), dan organisasi usaha besar dalam struktur ini Akuntansi Keuangan Dewan Standar (FASB). FASB memiliki 4 jenis utama publikasi:

1. Lebih dari 150 telah diterbitkan sampai saat ini.

2. Akuntansi Keuangan Konsep – pertama diterbitkan pada tahun 1978. Mereka adalah bagian dari proyek kerangka konseptual FASB dan tujuan dasar yang ditetapkan dan konsep bahwa penggunaan FASB dalam mengembangkan standar masa depan. Namun, mereka bukan bagian dari GAAP.

3. Interpretasi – memodifikasi atau memperluas standar yang ada . Ada sekitar 50 interpretasi untuk tanggal diterbitkan .

4. pedoman standar penerapan, interpretasi, dan pendapat. Biasanya memecahkan beberapa isu akuntansi yang sangat spesifik yang tidak akan memiliki efek, signifikan abadi.



تاريخ المحاسبة

ومن المعروف الآن المحاسبة كفن على أساس المنطق الرياضي بأنها "دخول مزدوجة" (القيد المزدوج مسك الدفاتر) - ولدت في ايطاليا منذ عام 1495 عندما لوكا Pacioli (1445-1517)، المعروف أيضا باسم الراهب (رومو) لوكا دال نشرت بورجو، في كتابه "كتب" في البندقية . أول المعروفة باللغة الإنجليزية كتاب صدر في لندن بواسطة جون الحفارة أو غوف في 1543.

كما تم نشر كتاب قصير من التعليمات في 1588 من قبل جون ميليس من ساوثوارك ، الذي تضمن كما يقول، "أنا ولكن renuer ومحيي copie قديمة قديمة مطبوعة هنا في لندن في 14 أغسطس 1543: تم جمعها، ونشرت، المقدمة، والتي وضعتها Oldcastle هيو واحد، Scholemaster، الذي، كما قد ظهر من قبل أطروحته، ثم يدرس علم الحساب، وهذا Booke في سانت Ollaves الرعية في الصف ماركو ". جون ميليس يشير إلى حقيقة أن مبدأ حسابات يشرح (الذي هو نظام بسيط من المدخلات المزدوجة / القيد المزدوج) هو "بعد forme البندقية".

في القرن ال 18 في وقت مبكر، والخدمات، والمحاسبين، ومقرها في لندن وقد استخدم لإجراء تحقيق في مديرا ل شركة بحر الجنوب ، الذي كان تداول شركة مساهمة. خلال هذا التحقيق، وهو محاسب تدرس الشركة ما لا يقل عن اثنين من الكتب. وصف التقرير في Sawbridge والشركة، من قبل سنيل تشارلز وكتابة رسائل الماجستير ومحاسب في فوستر لين، لندن. الولايات المتحدة تدين مفهوم محاسب مسجل لدى المملكة المتحدة المحاسب القانوني الذي كان قد صاغ في القرن 19.

Wamin al ma’ruf al-an muhasabah kafan ala assasihi almuntaqo riyadihi baynahu “dukhul mazdujjah” (Al- Qoyd majdujjah maki dakotur). Wala datfi ikaliya munzaam andamaluka (Faciolli 1445- 1571) Al- ma’ruf aydon biasam rohib (kahiya) lawukadalan nasyarot buroju fi kutubihi (kutub) fi bunduqoyyah. Awal al-ma’ruf bil lugho al-injiliyah kutub shodar fii landan biwastota juuna illahafaroh au gu faafa fii 1543.

Kaman taman nasyar kutub qoshiir minnal ta’limat 1588 min kibla juun miliyyis min sau tsii ra ka, alladzi tadhmun kama yakuulu, “ana walakin renuer wa muhaliyyi copie qodimah qodimah mathbu’ah hadza fii landan fii 14 aghustus 1543 : tam jam’aha, wannashorot,al-muqoddimah, wallatii waddu’ataha oldcastle hayyu wahad, schoolmaster, alladzi,kamaa qod dzahur man qobla ithuru hatihi, tsumma yadrosu ‘alamal hasab,wahadza Booke fii saanta Ollaves arro’iyah fii shofa marku”. Jun miliyyis Mansur illa haqoqat an ma ba’da hasabat yashroh (alladzi hua nidzam bashit man al-mudkholat al-muzdawujah/al-qoyyid al-muadawaj) huwa “ba’da forme albundaqoyya”.

filquran al 18 fii waktu mubakir,wal khudamat,walmuhasibiina,wamaqoro haa fii landan waqod istakhdama li ajroa tahqiq fii madroila syarkata bahar al janub, alladzi kana tadawwul syarikat musaa himah. Hilal hadza tahqiq, wahua muhaasab tadrosu assarikat malla yaqillu ‘anisnaina minal kutub wasshof attaqrir fii Sawbridge wasyarrikah, man qobla saniil tashruludzu a kitabah rosuuil almujsatir wamuhasib fii fausatir layyin, landzun. alwilayyat almutahidah taddin mafhum muhasab masajil lad almamlakah almuddahadah almuhassib alqnun alladzi kana qodshigo fil qurun 19

Sumber:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta.

AKUNTANSI INTERNASIONAL : HARMONISASI VERSUS STANDARDISASI

AKUNTANSI INTERNASIONAL : HARMONISASI

VERSUS STANDARDISASI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebuah survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu International pada tahun 1992 terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara maju menunjukkan, bahwa alasan mereka untuk melakukan bisnis di pasar internasional adalah karena adanya kesempatan bertumbuh (84%), untuk mengurangi ketergantungan pada perekonomian domestik (39%), memenuhi permintaan pasar (34%) dan biaya operasi yang lebih murah (24%) (Iqbal, Melcher, Elmallah, 1997 : 5). Survey tersebut menunjukkan salah satu kenyataan bahwa ada kecenderungan banyak perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global dan tidak hanya terpaku pada bisnis di negara asal. Menjual di pasar dalam negeri dianggap tidak lagi memberikan keuntungan yang diharapkan, sementara pasar luar negeri begitu terbuka untuk ekspansi.

Kecenderungan meningkatnya globalisasi di bidang ekonomi semakin tampak dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam satu region tertentu, seperti European Union (EU), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia sendiri merupakan salah satu dari delapan belas negara anggota APEC.

Globalisasi bidang ekonomi juga tampak dengan munculnya fenomena krisis nilai tukar di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia yang dimulai pada tahun 1997. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku impor sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Nilai impor bahan baku dalam mata uang domestik -- dalam hal ini rupiah -- meningkat tajam. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku dan sumber daya domestik mengalami hal yang sebaliknya. Penjualan barang ke luarnegeri menjadi sangat menguntungkan jika dinilai dalam mata uang domestik. Penetapan harga jual baru di pasar domestik dan luar negeri menjadi tidak sesederhana sebelum terjadi krisis.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia juga menunjukkan fenomena yang menarik. Menguatnya rupiah terhadap mata uang asing, meskipun tidak kembali pada kurs nilai tukar sebelum krisis terjadi, membuat para eksportir mulai mengeluh karena pendapatannya turun jika dinilai dalam mata uang domestik. Sebaliknya terjadi bagi para importir. Menguatnya mata uang domestik -- katakanlah rupiah -- dan melemahnya mata uang asing -- katakanlah dollar Amerika Serikat -- membuat kewajiban para importir membayar dalam mata uang asing kepada produsen di negara asing menjadi lebih murah dinilai dari mata uang domestik.

Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus, dalam keadaan stagnasi maupun depresi. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia


BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Akuntansi Internasional

Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasionaladalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitankesulitan mulai timbul pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing. Jika pembeli diminta untuk kemungkinan bahwa informasi finansial tersebut tidak mudah diinterpretasikan, mengingat adanya asumsi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak lazim di perusahaan penjual. Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan keahlian internasional untuk menganalisis dan mengintepretasikan informasi finansial tersebut.

Hal lain yang harus diantisipasi adalah jika pembeli membayar dalam mata uang asing. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia melakukan ekspor hasil produksinya kepada perusahaan di Amerika Serikat, dan pembeli membayar dalam dollar Amerika Serikat. Perusahaan domestik harus mengantisipasi adanya rugi atau untung potensial yang mungkin timbul karena perubahan nilai tukar antara saat order pembelian dicatat dengan saat pembayaran diterima.

Pelaksanaan ekspor melibatkan banyak pihak seperti perusahaan pengiriman, asuransi, bea cukai serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang disyaratkan luas di seluruh dunia. Dalam hal ini tentunya juga perlu adanya antisipasi atas segala biaya yang pada umumnya melibatkan pemakaian mata uang yang berbeda.

Untuk impor, kondisi-kondisi di atas sebaliknya akan ditemui oleh perusahaan penjual asing. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pembeli domestik adalah nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang disepakati sebagai denominasi pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran kepada forwarder dan perusahaan pengiriman jika impor dilakukan dengan syarat free on board.

Keterlibatan perusahaan dalam akuntansi internasional juga tidak dapat dihindarkan saat perusahaan membuka operasi di luar negeri, baik yang hanya berupa pemberian lisensi produksi terhadap perusahaan milik pihak lain di luar negeri maupun pendirian anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal pemberian lisensi, perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi yang memungkinkan pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerja, pembayaran royalty dan bimbingan teknis serta pencatatan pendapatan dari luar negeri dalam kaitannya dengan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Akuntansi untuk operasi anak perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi yang berwenang di negara yang bersangkutan, yang berbeda dengan aturan-aturan di negara induk perusahaan. Selain itu harus dibuat juga sistem informasi manajemen untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi operasi anak perusahaan serta membuat sistem untuk melakukan konsolidasi hasil operasi perusahaan induk dan anak.

Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional (multinational corporation) atau MNC yang beroperasi diberbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran dan distribusi. Di samping itu pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real time basis.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Akuntansi

Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi empat belas faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber pendanaan dan pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan, pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan aturan-aturan akuntansi. Lebih rinci, Radebaugh dan Gray menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dengan sistem akuntansi perusahaan sebagai berikut.

a. Sifat kepemilikan perusahaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik dibandingkan dengan pada perusahaan keluarga.

b. Aktivitas usaha

Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan perusahaan multinasional.

c. Sumber pendanaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumber pendanaan dari para pemegang saham eksternal dibandingkan dengan pada perusahaan dengan sumber pendanaan dari perbankan atau dari dana keluarga.

d. Sistem perpajakan

Negara-negara seperti Perancis dan Jerman menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penentuan utang pajak penghasilan, sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menggunakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai dasar penentuan utang pajak dan disampaikan terpisah dengan laporan keuangan untuk pemegang saham.

e. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan

Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat sistem akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.

f. Pendidikan dan riset akuntansi

Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.

g. Sistem politik

Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (central planning) atau swastanisasi (private enterprises). Iklim sosial Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.

i. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan pertimbangan atas pencatatan aktiva tak berwujud seperti merek, goodwill dan sumber daya manusia.

j. Tingkat inflasi

Timbulnya hyperinflation di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan historical cost.

k. Sistem perundang-undangan

Di negara-negara seperti Perancis dan Jerman yang menggunakan civil codes, aturan-aturan akuntansi yang dipakai cenderung rinci dan komprehensif, berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan common law.

l. Aturan-aturan akuntansi

Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Sementara itu Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) sistem hukum, (2) pemilik dana, (3) pengaruh sistem perpajakan, dan (4) kemantapan profesi akuntan. (5) inflasi, (6) teori akuntansi dan (7) accidents of history .

a. Sistem hukum

Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.

b. Sumber pendanaan

Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information).

c. Sistem perpajakan

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturanaturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.

d. Profesi akuntan

Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan.

e. Inflasi

Di negara-negara dengan tingkat inlasi mencapai ratusan persen setiap tahun, seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode general price level adjustment menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakan historical cost.

f. Teori Akuntansi

Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.

g. Accidents of History

Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.

3. Contoh Perbandingan Akuntansi Di Indonesia dan Amerika Serikat

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyusunan standar akuntansi termasukpraktik-praktik akuntansi di suatu negara berbeda dengan praktik dinegara lain.Untuk memberikan gambaran adanya standar akuntansi yang berbeda antarnegara, berikut adalah daftar standar akuntansi yang sudah diterbitkan diIndonesia dan di Amerika Serikat (Tabel 1 dan Tabel 2) . Pembandingan ini hanyaberupa daftar sesuai dengan nomor standar yang diterbitkan di masing masing negara dan tidak membahas atau memberikan komentar atas isi masing _ masing standar.

Tabel 1.

Daftar Standar Akuntansi di Indonesia (SAK)

No

Judul Standar Akuntansi

1

Penyajian Laporan Keuangan

2

Laporan Arus Kas

3

Laporan Keuangan Interim

4

Laporan Keuangan Konsolidasi

5

Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen

6

Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan

7

Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

8

Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

9

Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek Telah diganti

PSAK No.1

10

Transaksi dalam Mata Uang Asing

11

Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

12

Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian

Bersama Operasi dan Aset

13

Akuntansi untuk Investasi

14

Persediaan

15

Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi

16

Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain

17

Akuntansi Penyusutan

18

Akuntansi Dana Pensiun

19

Aktiva Tak Berwujud

20

Biaya Riset dan Pengembangan

21

Akuntansi Ekuitas

22

Akuntansi Penggabungan Usaha

23

Pendapatan

24

Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun

25

Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan

Perubahan Kebijakan Akuntansi

26

Biaya Pinjaman

27

Akuntansi Perkoperasian

28

Akuntansi Asuransi Kerugian

29

Akuntansi Minyak dan Gas Bumi

30

Akuntansi Sewa Guna Usaha

31

Akuntansi Perbankan

32

Akuntansi Kehutanan

33

Akuntansi Pertambangan Umum

34

Akuntansi Kontrak Konstruksi

35

Akuntansi Pendapatan Jasa Komunikasi

36

Akuntansi Asuransi Jiwa

37

Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol

38

Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

39

Akuntansi Kerjasama Operasi

40

Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi

41

Akuntansi Waran

42

Akuntansi Perusahaan Efek

43

Akuntansi Anjak Piutang

44

Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat

45

Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba

46

Akuntansi Pajak Penghasilan

47

Akuntansi Tanah

48

Penurunan Nilai Aktiva

49

Akuntansi Reksadana

50

Akuntansi Investasi Efek Tertentu

51

Akuntansi Kuasi Reorganisasi

52

Akuntansi Mata Uang Pelaporan

53

Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham

54

Akuntansi Restrukturisasi Hutang dan Piutang Bermasalah

55

Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan 1999, Salemba Empat, Oktober 1998

Tabel 2

Daftar Standart akuntansi di Amerika Serikat (FASB Statement)

No

Judul Standar Akuntansi

1

Disclosure of Foreign Currency Translation Information

2

Accounting for Research and Development Costs

3

Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements-an amendment of APB Opinion No. 28

4

Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt-an amendment of

APB Opinion No. 30

5

Accounting for Contingencies

6

Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced-an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A

7

Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises

8

Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign

Currency Financial Statements

9

Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies-an amendment of APB Opinions No. 11 and 23

10

Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations-an amendment of APB Opinion No. 16

11

Accounting for Contingencies: Transition Method-an amendment of FASB Statement No. 5

12

Accounting for Certain Marketable Securities

13

Accounting for Leases

14

Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise

15

Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings

16

Prior Period Adjustments

17

Accounting for Leases: Initial Direct Costs-an amendment of FASB Statement

No. 13

18

Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise: Interim Financial

Statements-an amendment of FASB Statement No. 14

19

Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies

20

Accounting for Forward Exchange Contracts-an amendment of FASB Statement No. 8

21

Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information by Nonpublic Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 15 and FASB Statement No. 14

22

Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of

Tax-Exempt Debt-an amendment of FASB Statement No. 13

23

Inception of the Lease-an amendment of FASB Statement No. 13

24

Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented in Another Enterprise's Financial Report-an amendment of FASB Statement No. 14

25

Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing

Companies-an amendment of FASB Statement No. 19

26

Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate-an amendment of

FASB Statement No. 13

27

Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct

Financing Leases-an amendment of FASB Statement No. 13

28

Accounting for Sales with Leasebacks-an amendment of FASB Statement No.

13

29

Determining Contingent Rentals-an amendment of FASB Statement No. 13

30

Disclosure of Information about Major Customers-an amendment of FASB Statement No. 14

31

Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock

Relief

32

Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA Statements of Position and Guides on Accounting and Auditing Matters-an amendment of APB Opinion No. 20

33

Financial Reporting and Changing Prices

34

Capitalization of Interest Cost

35

Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans

36

Disclosure of Pension Information-an amendment of APB Opinion No. 8

37

Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes-an amendment of APB Opinion No. 11

38

Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16

39

Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil and Gas-a supplement to FASB Statement No. 33

40

Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Timberlands and Growing Timber-a supplement to FASB Statement No. 33

41

Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income- Producing Real Estate-a supplement to FASB Statement No. 33

42

Determining Materiality for Capitalization of Interest Cost-an amendment of

FASB Statement No. 34

43

Accounting for Compensated Absences

44

Accounting for Intangible Assets of Motor Carriers-an amendment of Chapter

5 of ARB No. 43 and an interpretation of APB Opinions 17 and 30

45

Accounting for Franchise Fee Revenue

46

Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films

47

Disclosure of Long-Term Obligations

48

Revenue Recognition When Right of Return Exists

49

Accounting for Product Financing Arrangements

50

Financial Reporting in the Record and Music Industry

51

Financial Reporting by Cable Television Companies

52

Foreign Currency Translation

53

Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films

54

Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companies-an amendment of FASB Statement No. 33

55

Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent- an amendment of APB Opinion No. 15

56

Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on Contractor Accounting and SOP 81-2 concerning Hospital-Related Organizations as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment of FASB Statement No. 32

57

Related Party Disclosures

58

Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include Investments Accounted for by the Equity Method-an amendment of FASB Statement No. 34

59

Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB Statement No. 35

60

Accounting and Reporting by Insurance Enterprises

61

Accounting for Title Plant

62

Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and Certain Gifts and Grants-an amendment of FASB Statement No. 34

63

Financial Reporting by Broadcasters

64

Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund Requirements-an amendment of FASB Statement No. 4

65

Accounting for Certain Mortgage Banking Activities

66

Accounting for Sales of Real Estate

67

Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects

68

Research and Development Arrangements

69

Disclosures about Oil and Gas Producing Activities-an amendment of FASB Statements 19, 25, 33, and 39

70

Financial Reporting and Changing Prices: Foreign Currency Translation-an amendment of FASB Statement No. 33

71

Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation

72

Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions-an amendment of APB Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16 and 17, and an amendment of FASB Interpretation No. 9

73

Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures-an amendment of APB Opinion No. 20

74

Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees

75

Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB Statement No. 35

76

Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 26

77

Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse

78

Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor-an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A

79

Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic

Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16

80

Accounting for Futures Contracts

81

Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits

82

Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of Certain

Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 33

83

Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by Brokers and Dealers in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment FASB Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a rescission of FASB Interpretation No. 10

84

Induced Conversions of Convertible Debt-an amendment of APB Opinion No.

26

85

Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock

Equivalent-an amendment of APB Opinion No. 15

86

Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or

Otherwise Marketed

87

Employers' Accounting for Pensions

88

Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit

Pension Plans and for Termination Benefits

89

Financial Reporting and Changing Prices

90

Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and Disallowances of

Plant Costs-an amendment of FASB Statement No. 71

91

Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring Loans and Initial Direct Costs of Leases-an amendment of FASB Statements No. 13, 60, and 65 and a rescission of FASB Statement No. 17

92

Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plans-an amendment of

FASB Statement No. 71

93

Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations

94

Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries-an amendment of ARB No.

51, with related amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43, Chapter 12

95

Statement of Cash Flows

96

Accounting for Income Taxes

97

Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long- Duration Contracts and for Realized Gains and Losses from the Sale of Investments

98

Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct Financing Leases-an amendment of FASB Statements No. 13, 66, and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 and Technical Bulletin No. 79-11

99

Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit

Organizations-an amendment of FASB Statement No. 93

100

Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96

101

Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation of Application of

FASB Statement No. 71

102

Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification of Cash Flows from Certain Securities Acquired for Resale-an amendment of FASB Statement No. 95

103

Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96

104

Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash Payments and Classification of Cash Flows from Hedging Transactions-an amendment of FASB Statement No. 95

105

Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance- Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk

106

Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions

107

Disclosures about Fair Value of Financial Instruments

108

Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96--an amendment of FASB Statement No. 96

109

Accounting for Income Taxes

110

Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contracts-an amendment of FASB Statement No. 35

111

Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections

112

Employers' Accounting for Postemployment Benefits-an amendment of FASB Statements No. 5 and 43

113

Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long- Duration Contracts

114

Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-an amendment of FASB Statements No. 5 and 15

115

Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities

116

Accounting for Contributions Received and Contributions Made

117

Financial Statements of Not-for-Profit Organizations

118

Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and

Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 114

119

Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of

Financial Instruments

120

Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts-an amendment of FASB Statements 60, 97, and 113 and Interpretation No. 40

121

Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived

Assets to Be Disposed Of

122

Accounting for Mortgage Servicing Rights-an amendment of FASB Statement

No. 65

123

Accounting for Stock-Based Compensation

124

Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations

125

Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and

Extinguishments of Liabilities

126

Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments for Certain Nonpublic Entities- an amendment to FASB Statement No. 107

127

Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No.

125- an amendment to FASB Statement No. 125

128

Earnings per Share

129

Disclosure of Information about Capital Structure

130

Reporting Comprehensive Income

131

Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information

132

Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits –an a amendment to FASB Statements No. 87, 88, and 106.

133

Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities




Sumber: FASB, Statement of Financial Accounting Standards : Summaries and Status, http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/fasb/public/index.html, September1999

Dari data di muka, tampak bahwa standar yang disusun sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara, meskipun dilihat dari judul standarnya, beberapa standar memiliki kemiripan. Cukup banyak juga standar akuntansi di Amerika Serikat yang berupa amandemen (amendment) dan penarikan kembali (rescission) standar yang telah diterbitkan sebelumnya.

Harmonisasi versus standarisasi

Globalisasi juga membawa implikasi bahwa hal-hal yang dulunya dianggap merupakan kewenangan dan tanggung jawab tiap negara tidak mungkin lagi tidak dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian juga halnya dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi.

Salah satu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah dapat diperbandingkan (comparability), termasuk di dalamnya juga informasi akuntansi internasional yang juga harus dapat diperbandingkan mengingat pentingnya hal ini di dunia perdagangan dan investasi internasional. Dalam hal ingin diperoleh full comparability yang berlaku luas secara internasional, diperlukan standardisasi standar akuntansi internasional.

Di sisi lain, adanya faktor-faktor tertentu yang khusus di suatu negara, membuat masih diperlukannya standar akuntansi nasional yang berlaku di negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam tampilan pembandingan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat di muka. Dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdapat Akuntansi untuk Perkoperasian yang belum tentu dibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, kecil kemungkinan dan kurang feasible untuk membuat suatu standar akuntansi internasional yang lengkap dan komprehensif.

Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkan standardisasi untuk menjembatani berbagai macam standar akuntansi di berbagai negara adalah konsep harmonisasi. Harmonisasi standar akuntansi diartikan sebagai meminimumkan adanya perbedaan standar akuntansi di berbagai negara (Iqbal 1997:35). Harmonisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi ini antara lain adalah IASC (International Accounting Standard Committee), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi akuntan dari sepuluh negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134 organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan IASC adalah (1) merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta (2) bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. Beberapa negara seperti Singapura, Zimbabwe dan Kuwait malah mengadopsi International Accounting Standard sebagai standar akuntansi negara mereka.

IASC memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASC Consultative Group yang terdiri dari pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan, pembuat laporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat dari organisasi antar-pemerintah. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan IASC.

Standar akuntansi internasional yang telah diterbitkan IASC dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.


Tabel 3

Daftar Standar Akuntansi Internasional (IAS)


No

Judul Standar Akuntansi Internasional

1

Presentation of Financial Statements

2

Inventories

3

Superseded by IAS 27 and IAS 28

4

Depreciation Accounting

5

Information to be Disclosed in Financial Statements Superseded by IAS 1

6

Superseded by IAS 15

7

Cash Flow Statements

8

Net Profit or Loss for The Period, Fundamental Errors and Changes in

Accounting Policies

9

Research and Development Costs Superseded by IAS 38

10

Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date

11

Construction Contracts

12

Accounting for Taxes on Income

13

Presentation of Current Assets and Current Liabilities Superseded by IAS 1

14

Reporting Financial Information by Segment

15

Information Reflecting the Effects of Changing Prices

16

Property, Plant and Equipment

17

Accounting for Leases

18

Revenue

19

Retirement Benefit Costs

20

Accounting for Government Grants and Disclosure Government Assistance

21

The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

22

Business Combination

23

Borrowing Costs

24

Related Party Disclosures

25

Accounting for Investments

26

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

27

Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in

Subsidiaries

28

Accounting for Investments in Associates

29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics

30

Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial

Institutions

31

Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

32

Financial Instruments : Disclosure and Presentation

33

Earnings Per Share

34

Interim Financial Reporting

35

Discontinuing Operations

36

Impairment of Assets

37

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

38

Intangible Assets

39

Financial Instruments: Recognition and Measurement



FASB (Financial Accounting Standards Board ), dalam laporannya yang berjudul International Accounting Standard Setting: A Vision for The Future, meyakini bahwa perlu adanya satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia baik untuk pelaporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara. Tanpa menyebutkan bahwa metode yang dilakukan untuk mendapatkan satu standar yang sama untuk seluruh dunia ini sebagai standardisasi, FASB juga tidak menyatakan secara eksplisit bahwa usaha ini merupakan usaha harmonisasi. FASB memandang bahwa suatu standar akuntansi internasional harus (a) memiliki kualitas tinggi dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pembuat keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber daya dalam perekonomian, dan (b) membuat berbagai standar akuntansi di berbagai negara menjadi convergent atau semirip mungkin. Di satu sisi FASB menginginkan adanya standardisasi standar akuntansi namun tidak mengingkari bahwa proses menuju standardisasi tersebut harus melalui proses harmonisasi yang lebih terarah menuju standardisasi.

Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi (high-quality) adalah suatu standar akuntansi yang tidak bias, dan menghasilkan suatu informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para investor, kreditur dan pihak-pihak yang mengambil keputusan serupa. Standar tersebut harus:

a. Konsisten dengan kerangka konseptual yang mendasarinya

b. Menghindari atau meminimumkan adanya prosedur akuntansi alternatif, baik implisit maupun eksplisit dengan mengingat faktor comparability dan consistency.

c. Jelas dan komprehensif, sehingga standar tersebut dapat dimengerti oleh pembuat laporan keuangan, auditor yang memeriksa laporan keuangan berdasarkan standar tersebut, oleh pihak-pihak yang berwenang mengharuskan pemakaian standar tersebut serta para pengguna informasi yang dihasilkan berdasarkan standar tersebut.

FASB melihat perlunya dibentuk tiga organisasi yang akan menentukan system akuntansi internasional di masa depan, yaitu:

1. International Standard Setter (ISS)

Organisasi ini menetapkan, mengembangkan dan mengumumkan secara resmi standar akuntansi internasional. ISS merupakan organisasi independen yang memiliki delapan fungsi, yaitu (1) leadership (2) innovation, (3) relevance, (4) responsiveness, (5) objectivity, (6) acceptability and credibility, (7) understandability dan (8) accountability. Karakteristik ISS yang penting adalah:

a. independen dalam pengambilankeputusan

b. menjalankan proses penetapan standar yang cukup dengan berhubungan dengan pihak luar yang akan menggunakan standar tersebut

c. memiliki staf yang cukup

d. memiliki pendanaan yang independen e. diawasi secara independen

2. International Interpretation Committee (IIC)

Organisasi ini dibentuk untuk menyampaikan pendapat atas penerapan standar akuntansi internasional agar didapat penafsiran dan penerapan yang konsisten. IIC akan membimbing para pemakai standar dan jika perlu menerbitkan semacam buku panduan sebagai pelengkap standar yang sudah diterbitkan.

3. International Professional Group (IPG)

Organisasi ini terdiri dari para akuntan profesional dari berbagai organisasi profesional di berbagai negara. Kegiatan IPG yang utama adalah memudahkan penerapan standar dengan cara memastikan adanya kepatuhan (compliance) terhadap standar, penyebaran standar yang cukup sampai pada tingkat nasional dan memberikan pengajaran kepada para pemakai tentang penerapan standar akuntansi internasional yang tepat.

Bagaimana halnya dengan keberadaan IASC yang memang sudah eksis jika hal ini benar-benar diterapkan. FASB menganggap bahwa bagaimanapun caranya suatu organisasi penentu standar akuntansi internasional dibentuk, struktur organisasi tersebut harus bisa memungkinkan kedelapan fungsi di atas berjalan baik. Struktur organisasi juga harus memasukkan kelima karakteristik di atas agar bisa mengembangkan standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Berdasarkan pemikiran ini, alternatif yang dapat dipakai di masa depan adalah (a) IASC bisa tetap eksis dengan pembenahan struktur seperti yang disarankan FASB, atau (b) dibentuk suatu organisasi baru dengan struktur baru seperti yang disarankan FASB, yang tetap meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh IASC, atau (c) memodifikasi FASB agar bisa lebih diterima secara luas di seluruh dunia. Alternatif ketiga ini didasari oleh keyakinan bahwa FASB memiliki peran sebagai a global leader in accounting standard setting.

3. KESIMPULAN

Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Pembentukan IASC merupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa standar akuntansi internasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara.

FASB mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar akuntansi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standar akuntansi internasional dengan struktur dan proses tertentu. Menurut FASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasi ini atau membentuk organisasi baru atau memodifikasi FASB sendiri.


sumber